-
Jobs & directories
- Learn more about
-
Member activities
- Learn more about:
| GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 10:22 Sep 10, 2010 |
| English to Indonesian translations [PRO] Law/Patents - Law: Contract(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
|  Selected response from: Hipyan Nopri Indonesia Local time: 01:35 | ||||||
Grading comment
| |||||||
perampasan harta kekayaan secara perdata Explanation: Perampasan Harta Kekayaan secara Perdata (Civil Forfeiture) http://www.legalitas.org/index.php/proses/?q=PERAMPASAN HART... Bagaimana pendapat rekan2 sekalian dengan adanya rezim perampasan harta kekayaan (dari hasil kejahatan) secara perdata? http://www.legalitas.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=57 |
| |
| Login to enter a peer comment (or grade) | ||
penyitaan perdata yang didorong oleh aset Explanation: Dari referensi wiki, jelahlah bahwa civil forfeiture adalah suatu tindakan perdata karena sulitnya pembuktian pidana (criminal). Yang lebih sulit adalah menerjemahkan asset directed: apakah ini penyitaan yang diarahkan oleh aset, atau kepada? Karena menyita selalu mengenai aset, saya tafsirkan bahwa frase ini bermakna diiarahkan oleh, yakni, sifat aset yang ganjil (nilai besar, diperoleh dengan cara tidak jelas) mengundang kecurigaan dan mendorong penyitaan. Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_forfeiture The trend towards civil forfeiture has in part been prompted by the nature of organized crime. Organized crime heads use their resources to keep themselves distant from the crimes that they control and to mask the criminal origins of their assets. For this reason it has become extremely difficult to carry out successful criminal investigations leading to the prosecution and conviction of such individuals. |
| |
| Login to enter a peer comment (or grade) | ||
penyitaan perdata [terhadap] aset tak bertuan Explanation: .. Ditemukan aset yang terbukti hasil kejahatan tertentu .. Namun pelakunya belum ada yang dicurigai ... Maksudnya jangan kelamaan langsung lakukan penyitaan perdata terhadap aset tak bertuan tersebut lumayan buat operasi pasar bung. |
| |
| Login to enter a peer comment (or grade) | ||
penyitaan perdata berbasis aset Explanation: ada pula istilah "person-directed civil forteiture" (b) Civil forfeiture provisions in the Customs Act 1901 (Cth) In 1977, Commonwealth Parliament accepted the need and justification for civil forfeiture laws when it enacted section 229A of the Customs Act 1901. This section contains a system of civil forfeiture that is analogous to the asset-directed civil forfeiture provisions in the POC Bill 2001. It provides for the forfeiture of cash, cheques or goods proven to the civil standard (balance of probabilities) to have been derived from dealings with prohibited narcotic imports, without the need for a criminal charge or conviction. In 1979, Commonwealth Parliament enacted further civil forfeiture laws when it introduced Division 3 into Part XIII of the Customs Act. This contains a supplementary scheme that is analogous to the person-directed civil forfeiture provisions in the POC Bill 2001. These provisions enable the Commonwealth to commence civil proceedings against a specified person for the recovery of pecuniary penalties equal to the benefit derived by him or her from dealings with prohibited narcotic imports. The civil action can be brought irrespective of whether the person has been charged with, or convicted of, a criminal offence: s.243B(3). www.aph.gov.au/senate/committee/legcon_ctte/completed.../su... |
| |
| Login to enter a peer comment (or grade) | ||
penyitaan perdata yang ditujukan pada aset Explanation: - -------------------------------------------------- Note added at 4 days (2010-09-15 01:45:22 GMT) -------------------------------------------------- Sebagai alternatif dan juga untuk lebih memperjelas makna yg dimaksud oleh istilah ini, saya mengusulkan "gugatan penyitaan/sita perdata terhadap aset". Memang, berbeda dg 'criminal forfeiture', di mana fokus gugatan adalah pada orang, gugatan 'civil forfeiture' ditujukan pada barang/aset. Pelaksanaan criminal forfeiture di Indonesia sudah terbukti sangat sulit sehingga banyak tersangka korupsi yg bebas atau dihukum terlalu ringan dan harta yg dikorupsi tidak berhasil diperoleh kembali atau sedikit sekali yg berhasil dikembalikan. Karena itu, untuk pemberantasan korupsi yg sudah parah di Indonesia, 'civil forfeiture' ini harus segera diterapkan. Dg demikian, tersangka korupsi harus membuktikan sendiri bahwa harta yg dimilikinya berasal dari sumber atau kegiatan yg sah. Dg penerapan civil forfeiture, koruptor yg pura2 sakit atau yg meninggal sekalipun tidak menghalangi pengembalian harta negara. Rujukan: *Civil forfeiture* tidak berkaitan dengan pelaku tindak pidana dan memperlakukan sebuah aset sebagai pihak yang berperkara. Ketiga, *civil forfeiture* merupakan proses gugatan terhadap asset (in rem), sehingga pelaku tindak pidana tidak relevan lagi. . . . *civil forfeiture* karena obyeknya adalah aset bukan koruptornya . . .. http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/s-eka-iskandar/page/2/ Presently, under s19 of the Act a Court may restrain property based on the affidavit of an authorised officer where it is suspected that the property is proceeds of an offence. It is often referred to as *asset directed forfeiture*, that is, suspicion attaches to the specific asset. http://www.pfa.org.au/files/uploads/Submission.pdf |
| |
| Login to enter a peer comment (or grade) | ||
Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.
You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
